Dalam jumpa pers ini, keduanya menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait sejumlah permasalahan yang dihadapi pelaku usaha MICE, Event, Multi-Event yang dinilai bisa ikut menghambat penciptaan pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha yang kondusif.
Industri MICE, Event, Multi-Event menjadi salah satu industri yang tercepat pertumbuhannya di sektor pariwisata dan MICE, industry yang rata-rata tingkat pertumbuhan industri MICE global berada di atas 15 persen per tahun.
Keunggulan utama industri ini antara lain pengunjung MICE biasanya memiliki daya ungkit ekonomi besar yaitu dengan spending lebih tinggi, multiplier effect ke sektor hotel, transportasi, UMKM, destinasi wisata dan lainnya sehingga dampaknya ke ekonomi lokal lebih besar.
Meski begitu di lapangan,kata Iqbal Alan Abdullah. "Salah satu masalah besarnya adalah pembayaran kegiatan terkait pemerintahan yang dibiayai APBN, APBD, BUMN, BUMD selalu dilakukan setelah event dilaksanakan,bahkan tanpa uang muka, tanpa pembayaran pertama,kedua sebagaimana diberlakukan untuk kontraktor," kata Iqbal.
Pembayaran keseluruhan untuk kegiatan atau event pemerintahan dibayarkan setelah kegiatan berlangsung atau umumnya 3 bulan setelah penyelenggaraan kegiatan dimana Perusahaan penyelenggara (PCO/PEO/EO) harus menyelesaikan terlebih dulu Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK).
Padahal perusahaan penyelenggara kegiatan setelah menang tender harus membayarkan uang muka 50% hingga pelunasan 100% sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan (umumnya 2 minggu sebelum tanggal pelaksanaan) untuk hotel, tiket maskapai penerbangan dan transportasi lain, restoran/ catering, souvenir, security, personal, dan supplier lainnya.
Kondisi ini membuat pelaku usaha penyelenggara kegiatan MICE, Event, Multi-Event kesulitan untuk membiayai terlebih dahulu 100% seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah apalagi untuk kegiatan MICE, Event, Multi-Event berskala besar yang biayanya bisa mencapai Rp800 miliar.
Kesulitan yang dihadapi ini semakin memberatkan karena skema pembiayaan perbankan ternyata juga tidak mudah. Bunga bank cukup tinggi, dan terlalu banyak syarat yang memberatkan. Agunan tidak bisa hanya tanah saja tapi harus ada bangunannya juga, dan itupun hanya dihargai 50-60 persen dari nilai NJOP sehingga terpaksa harus menyediakan aset jauh lebih besar dari nilai pinjaman.
"Kondisi ini jelas sangat tidak membuat industri ini bisa berkembang dengan baik. Padahal APBN/APBD adalah instrumen fiskal yang berfungsi sebagai stimulus usaha, memperlancar peredaran uang di tengah masyarakat, menjaga stabilitas, dan mendorong pemerataan ekonomi," sambung Iqbal lagi.
Sehingga sudah seharusnya pelaku usaha yang memiliki kontrak pemerintah mendapatkan kemudahan pinjaman baik melalui bank negara (Himbara) maupun bank-bank swasta.
Sebagai perbandingan di negara lain seperti Singapura, Australia apabila berkontrak dengan pemerintah dapat menjaminkan kontrak tersebut sampai dengan 70 persen dari nilai kontrak, bahkan bank-bank swasta dapat memberikan pinjaman 60-70 persen kalau dapat menunjukkan PO (purchase order).
Karena itu INCCA- ASITA berharap kepada pemerintah c.q Menkeu RI untuk melakukan transformasi bisnis pariwisata, MICE-Event dan Multi-Event sehingga lebih cepat bergerak dan bertumbuh, antara lain dengan memberikan kemudahan kredit perbankan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan atau event yang dibiayai oleh APBN/ APBD/ BUMN/ BUMD.
INCCA- ASITA juga berharap kepada pemerintah c.q Menkeu RI untuk mendorong pembayaran kepada pemenang tender kegiatan MICE-Event & Multi-Event dengan uang muka dan pembayaran bertahap hingga kegiatan selesai diselenggarakan, seperti halnya yang diberlakukan untuk kontraktor dan lainnya.
Rumitnya permasalahan yang dihadapi pelaku usaha pariwisata, MICE, Event, Multi-Event ini semakin berat karena banyak anggota INCCA-Asita yang sampai hari ini juga mengalami nasib belum dibayarkan oleh pemerintah atas pekerjaan mereka sebagai vendor pada kegiatan Multi Sport-Event yaitu PON XX 2021 di Papua.
Artinya sudah lebih dari 4 tahun belum ada pembayaran yang membuat anggota kami mengalami tekanan berat dalam bisnis mereka. Dari catatan kami ada sekitar Rp340 miliar yang belum dibayarkan kepada puluhan vendor yang kebanyakan adalah pelaku usaha kecil menengah, yang meliputi perusahaan penyedia catering, kontraktor pameran, transportasi/ ticketing, penyelenggara pembukaan dan penutupan, dan lainnya.
Hutang yang belum dibayarkan ini belum termasuk dengan hutang terkait Perpanas XVI Tahun 2021 Papua sebesar Rp58 Miliar sehingga total dengan PON XX 2021 hampir Rp400 miliar belum dibayarkan.
"Karena itu, sebagai asosiasi yang terkait dengan usaha ini, kami berharap pemerintah cq Bapak Menkeu RI untuk dapat mempelajari kembali permasalahan ini dan mengambil jalan keluar untuk menyelesaikan pembayaran kepada pelaku usaha ini agar dunia usaha di tanah air khususnya yang terkait dengan pariwisata, MICE, Event, Multi-Event yang jumlahnya cukup besar di Indonesia dapat dituntaskan dan roda usaha mereka kembali dapat berputar, dan ekonomi kita akan kembali melaju lebih cepat sebagaimana kita harapkan bersama." (*)
